Abstrak:Pancasila sebagai pedoman hidup yang patutnya dihormati dan dihargai oleh seluruh warga masyarakat. Namun, pada kenyataanya banyak pelanggaran yang bertentangan dengan pancasila terutama sila ke 5. Seperti adanya tinddak korupasi yang hingga kini belum dapat diberantas, disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Penegakan Hukum, Korupsi

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum seharusnya dalam penerapan hukumnya lebih mementingkan aspek keadilan. Penegakan hukum di Indonesia seharusnya mengamalkan Pancasila sebagi dasar hukum yang tertinggi terutama mengacu pada sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terjaminnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapainya keadilan hukum. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantyasannya harus benar-benar diprioritaskan.

Pancasila

Pancasila memiliki fungsi utama seabagai dasar negara dan pandangan hidup yang secara resmi disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD  1945, serta diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama dengan batang tubuh UUD 1945.

Fungsi lain dari Pancasila yakni sebagi pedoman hidup bangsa dan negara. Namun, dalam sejarah perjalanannya Pancasila kerap disalahgunakan sebagai penguat politik penguasa. Hal ini menyebabkan semakin merosotnya kedudukan Pancasila sebagai pedoman hidup di mata masyarakat.

Sejak awal rezim Reformasi rakyat mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik di segala bidang. Namun, hingga kini perubahan hanya terlihat padda semakin bebasnya media pers. Sedangkan di bidang pendidikan, politik maupun ekonomi belum menunjukkan perubahan. Penyelewengan maupun pelanggaran masih kerap kali terjadi di dalam masyarakat. Pelanggaran yang terjadi bertentangan dengan Pancasila pandangan hidup.

Penegakan Hukum

Sistem penegakan hukum di Indonesia tidak pernah bisa lepas dari sorotan media publik. Akhir tahun 2010 dijadikan ajang pembuktian bahwasanya kebijakan yang dianut di indonesia masih belum memuaskan banyak pihak. Seperti tidak terselesaikannya kasus Bank Century yang telah menyedot perhatian publik selama ini. Ditambah lagi dugaan mafia pajak yang melibatkan bekas pegawai pajak Gayus HP Tambunan menjadi catatan buram dalam penegakan hukum di indonesia. Hal ini menyebabkan kewibawaan Indonesia di mata dunia semakin menurun.

Indonesia sebagai negara yang menempati Indeks Persepsi Korupsi tahun 2010 masih berada pada peringkat 110 dari 178 negara, belum menunjukkan perubaha dari tahun sebelumnya. Persoalan ini menyebabkan integritas penegak hukum dipertanyakan. Penyebab inilah yang menjadikan Indonesia melenah di pandangan politik maupun ekonomi dunia. Melemehnya kekuatan penegakan hukum di Indonesia lebih diakibatkan oleh pengrongrongan dari partai politik.

Hukum saat ini dijadikan ajang untuk melindungi kepentingan tertentu, bahkan digunakan sebagi alat untuk menyerang lawan politik. Situasi penegakan hukum yang semakin tidak sehat, menjadikan hukum tidak memiliki kepercayaan lagi di mata masyarakat. Penegakan hukum seharusnya berdiri secara professional dan menjunjung tinggi keadilan, bukan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan maupun untuk kepentingan kelompok politik tertentu.

Dalam peradilan pidana terdapat ukuran-ukuran tertentu dalam menghukum. Ukuran yang penting untuk menilai system peradilan pidana adalah hingga sejauh mana dikenakan hukuman penjara langsung. Penegakan hukum yang telah digalakan setelah rezim Orde Baru turun, hingga saat ini  belum menemukan titik terang bahkan terlihat samar. Keinginan rakyat untuk memiliki peradilan hukum yang kuat dan bersih dari kewenangan partai politik tampakanya tidak mudah tercapai. Dengan pola piker para anggota partai politik yang cenderung ingin menang dan aman sendiri, sepertinya sangat mustahil untuk penegakan hukum.

Padahal, sudah jelas konstitusi menyatakan, setiap orang sama di muka hukum. Asas hukum universal pun telah mengakuinya. Lex non distinguitur debermus yang menyatakan bahwa itu tak membeda-bedakan, oleh karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Kenyataan yang terjadi disekeliling tidak seperti yang terkadang kita harapkan, bahkan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum masih belum menjanjikan.

Perkembangan korupsi di Indonesia

Perkembangan korupsi di Indonesia sejak masa Orde Baru, tidak mudah diberantas hingga tuntas. Seperti yang telah diketahui korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Perbuatan korupsi bertentangan dengan Pancasila sila ke- 5 yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kenyataannya tidak semua rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang diatur dalam Pancasila. Dengan adanya tindakakn korupsi rakyat telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diterima. Hak-hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, fasilitas umum yang layak, jaminan kesehatan bagi warga miskan dan pendidikan yang layak akan terpenuhi apabila korupsi di Negara ini dapat diberantas hingga tuntas.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi telah dicantumkan dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum 9 Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 dan Undang-undag Nomor 2 tahun 1980. Korupsi sangat berbahaya bagi sosiak ekonomi masyarakat. Korupsi di bidang pendidikan misalnya, dapat menghambat siswa belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu tindak korupsi ini menunjukkan penegakan hukum belum sepenuhnya mengamalkan pancasila.

Penutup

Adanya tindak korupsi di Indonesia balum menunjukkan pengamalan Pancasila di kehidupan masyarakat. Selain itu penegakan hukum di Indonesia seharusnya lebih professional, tanggap dan lebih mementingkan negara. Dalam pelaksanaannya hendaknya dibarengi dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi. Prioritas utama yang harus dilakukan adalah membenahi sistem penegakan hukum agar lebih baik. Selain itu terjaminnya keadilan bagi rakyat diwujudkan dengan adanya penegakan hukum yang tidak mementingkan kepentingan pribadinya saja.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 1986. Korupsi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia

Haryo PS, Wahyu. 20 Desember, 2010. Penegakan Hukum yang Tersandera Politik. Kompas, hlm. 50

Kaealan. 204. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

Kompas. 8 Desember, 2010.  Memerangi Korupsi dari Kemeriahan Mal, hal. 3

Rita K, Susana. 20 Desember, 2010. Antiklimaks Pemberantasan Korupsi. Kompas, hlm. 51

Poerwardaminta, W. J. S.1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka

(http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia/,diakses7februari2011).

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: